Jum'at, 20 November 2026 03:56 WIB

PBNU Siapkan Desa Nelayan dan Pertanian untuk Dongkrak Ekonomi Warga


  • Kamis, 19 November 2026 16:16 WIB

NAHDLIYIN.COM, Jakarta –  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyiapkan proyek percontohan (pilot project) pembangunan desa nelayan dan desa pertanian. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong warga keluar dari kemiskinan.

Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi PBNU, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa PBNU akan mengoptimalkan berbagai akses dan sumber daya organisasi untuk mendukung pembangunan desa.

Hal tersebut disampaikannya seusai Rapat Pengurus Bidang Ekonomi PBNU di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

"Semua akses yang dimiliki PBNU dikerahkan untuk membuat proyek-proyek percontohan tentang bagaimana membangun desa NU secara maksimal. Dengan memanfaatkan seluruh akses PBNU, diharapkan taraf hidup masyarakat meningkat sehingga mereka yang sebelumnya miskin dapat keluar dari kemiskinan," ujarnya.

Menurut Edy, pada tahun pertama, PBNU akan merancang proyek percontohan di sektor perikanan dan pertanian. Jika model tersebut berhasil, program pembangunan desa akan diperluas ke berbagai wilayah di Indonesia.

"Tahun pertama ini akan ada proyek percontohan yang kita desain, baik desa nelayan maupun desa pertanian," jelasnya.

Selain pengembangan desa, PBNU juga mengusulkan program penyediaan rumah bagi guru dan karyawan NU di berbagai tingkatan. Program ini direncanakan memanfaatkan fasilitas rumah subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi kalangan guru dan pengurus NU.

Namun, realisasinya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait aspek teknis dan pembiayaan. PBNU juga akan menjajaki dukungan dari kementerian terkait serta sumber pembiayaan perbankan melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR).

"Ini juga akan kami godok teknokratiknya sehingga nanti menjadi layak untuk dilaksanakan oleh PBNU dan mendapat dukungan dari kementerian yang menangani perumahan. Kemudian, mungkin juga dari sumber-sumber pembiayaan perbankan dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR)," ungkapnya.

Edy menambahkan, berbagai usulan tersebut akan terlebih dahulu dimatangkan dan dikonsultasikan kepada Syuriyah PBNU sebelum dipresentasikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Wakaf Produktif untuk Perkuat Kemandirian NU

Dalam rapat tersebut, pengembangan wakaf produktif juga menjadi salah satu agenda yang dibahas PBNU untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.

Edy menjelaskan, pengelolaan wakaf perlu dilakukan secara profesional melalui manajemen investasi. Dengan pendekatan ini, dana wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun fasilitas sosial, tetapi juga dapat dikembangkan agar menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

"Wakaf produktif itu merupakan usulan Kiai Hasib (Ketua PBNU) agar dikelola oleh orang-orang profesional dalam bentuk manajemen investasi. Dengan begitu, dana yang terkumpul dan digunakan untuk wakaf produktif dapat berdaya guna secara luas, misalnya untuk pembangunan rumah sakit," tuturnya.

Bidang Ekonomi PBNU, lanjutnya, akan memberikan masukan terkait pengelolaan aset dan dana wakaf agar lebih produktif. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menerapkan pendekatan bisnis serta menyusun standar operasional prosedur (SOP).

Menurut Edy, fasilitas yang dibangun dari dana wakaf harus memiliki tata kelola yang baik agar bisa beroperasi secara berkelanjutan dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jadi, tidak hanya sekadar membangun rumah sakit kemudian bangkrut. Dengan pendekatan bisnis, kita akan membuat SOP sehingga dana-dana yang terkumpul dapat digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi tetap bernilai ekonomi dan produktif," jelasnya.

Digitalisasi Iuran dan Pengembangan Aset NU

Lebih lanjut, Edy memaparkan dua sumber pendanaan yang akan dikembangkan PBNU untuk memperkuat kemandirian organisasi.

Pertama, mengoptimalkan penghimpunan iuran anggota, baik wajib maupun sukarela, melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pengembangan aplikasi khusus untuk memudahkan pembayaran iuran.

"Jadi, ada dua sumber pendanaan. Pertama, bagaimana mengoptimalkan penghimpunan iuran anggota, baik iuran wajib maupun sukarela. Melalui digitalisasi, mungkin nanti akan ada aplikasi khusus untuk pembayaran iuran anggota," paparnya.

Kedua, mengembangkan aset dan unit usaha NU agar mampu menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Hasil pengembangan tersebut diharapkan dapat menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan organisasi.

Edy mencontohkan pengembangan rumah sakit NU yang tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas fisik. Penguatan manajemen, finansial, dan tata kelola juga menjadi bagian penting agar layanan kesehatan tersebut dapat berkembang.

"Hari ini kita punya lima rumah sakit. Kita bantu manajemen, finansial, dan tata kelolanya. Dengan begitu, jumlah rumah sakit yang kita miliki bisa bertambah," pungkasnya.



ARTIKEL TERKAIT