- 19 November 2026
NAHDLIYIN.COM, Jakarta – Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menyambut baik pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh pemerintah dan DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pengesahan aturan tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem bernegara sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (good governance and clean government).
"Apresiasi Presiden dan DPR RI atas pengesahan UU Perampasan Aset. Ini momentum untuk perbaikan sistem bernegara. Mewujudkan good governance and clean government," ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Ia berharap aturan tersebut segera disosialisasikan agar dapat dipahami masyarakat maupun penyelenggara negara. Dengan begitu, implementasinya bisa berjalan efektif, terutama dalam mencegah tindak pidana yang merugikan keuangan dan masyarakat.
"Semoga efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana keuangan," jelasnya.
Sebelum disahkan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu membacakan laporan hasil pembahasan.
Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Sepuluh Pokok Pengaturan UU Perampasan Aset
Pengesahan UU tersebut mencakup sepuluh pokok materi pengaturan. Ketentuan ini tidak hanya mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak masyarakat dan pengawasan terhadap kewenangan aparat.
Berikut sepuluh pokok pengaturannya:
1. Prinsip dan asas hukum
Perampasan aset berlandaskan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Artinya, proses perampasan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tetap menghormati hak setiap pihak.
2. Ruang lingkup tindak pidana dan aset
UU ini mengatur jenis tindak pidana, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak orang, seperti investasi bodong, perdagangan berkedok investasi, dan saham bodong.
3. Ancaman pidana
Pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya tetap dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana
Ketentuan ini mengatur tahapan penanganan aset, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan pihak ketiga
Pihak ketiga yang beriktikad baik tetap mendapatkan perlindungan. Namun, mereka juga memiliki kewajiban pembuktian dan kesempatan yang memadai untuk mempertahankan haknya.
6. Pengembalian aset kepada korban
Aset hasil tindak pidana diupayakan dapat dikembalikan secara optimal kepada korban langsung. Selain itu, aset juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
7. Pengelolaan aset
Pengelolaan aset dilakukan oleh lembaga berwenang secara profesional dan akuntabel. Cakupannya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan independen
Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset diawasi oleh badan independen untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan.
9. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan
Mekanisme perampasan aset dilengkapi ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
10. Transparansi dan akuntabilitas
Pengelolaan aset memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dengan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas.
Dengan sepuluh pokok pengaturan tersebut, UU Perampasan Aset diharapkan menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat penegakan hukum, melindungi kepentingan korban, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.