Ketua PBNU, Savic Ali: DPR Kian Jauh dari Amanat Reformasi, Publik Harus Kawal

NAHDLIYIN.COM, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Aktivis 98, Mohamad Syafi’ Alielha atau yang akrab disapa Savic Ali, menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih jauh dari amanat reformasi. Menurutnya, meski Indonesia sudah lebih dari dua dekade meninggalkan Orde Baru, praktik politik di parlemen masih sering diwarnai transaksi kepentingan dan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat.

“Kalau di masa Orde Baru, DPR hanya berperan sebagai stempel kebijakan pemerintah. Setelah reformasi, kita berharap ada perubahan mendasar. Tapi kenyataannya, parlemen tetap dikuasai politik transaksional, sehingga fungsinya sebagai wakil rakyat terdistorsi,” kata Savic dalam diskusi DPR, Demokrasi, dan Perempuan: Merdeka untuk Siapa? melalui akun Instagram RumahKitab, Rabu (27/8/2025).

Savic yang kini juga menjabat Ketua PBNU itu menilai gaya hidup para legislator justru semakin mempertegas jarak dengan rakyat. Dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang berlipat-lipat dibanding penghasilan rata-rata masyarakat, anggota DPR tampil sebagai kelompok elite yang berbeda kelas.

“Kalau kita melihat parlemen di Belanda, anggotanya sederhana, naik sepeda ke kantor, bahkan tinggal di kontrakan. Tapi di Indonesia, anggota DPR jelas terlihat hidup dalam privilese,” ujarnya.

Lebih jauh, Savic menyoroti motivasi sebagian besar calon legislatif yang maju bukan karena dorongan perjuangan rakyat, melainkan demi karier politik dan keuntungan pribadi. “Kalau niatnya tidak untuk kepentingan masyarakat, maka DPR hanya jadi arena mengejar kekayaan dan jabatan,” tegasnya.

Ia juga mengkritik peran partai politik yang semakin oligarkis. Menurutnya, hampir seluruh aspek kehidupan kini tidak lepas dari cengkeraman partai, namun mekanisme kaderisasi yang sehat dan transparan justru gagal dibangun.

“Padahal, partai politik adalah pintu masuk utama bagi siapa pun yang ingin menjadi pejabat publik. Seharusnya di sana ada ruang seleksi kader yang terbuka dan berkeadilan. Kenyataannya, justru semakin sempit,” jelasnya.

Sebagai aktivis NU dan Aktivis 98, Savic menekankan perlunya keterlibatan publik dalam mengawal parlemen. Ia mendorong masyarakat untuk tidak pasif, melainkan aktif menuntut keterbukaan dalam setiap proses legislasi maupun rapat strategis DPR.

“DPR harus dipaksa transparan. Rakyat wajib berani mengawasi agar cita-cita reformasi tidak terus dikhianati,” pungkasnya.