PBNU Percepat Penyelesaian SK, Prioritaskan Kerteker dan Perpanjangan

NAHDLIYIN.COM, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mempercepat penyelesaian Surat Keputusan (SK) kepengurusan dengan memprioritaskan SK karteker dan perpanjangan guna mencegah kevakuman organisasi di berbagai daerah.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, menjelaskan bahwa percepatan ini menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Harian Tanfidziyah yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (22/4/2026). Menurutnya, langkah ini ditempuh dengan tetap berpegang pada prinsip kemudahan sesuai regulasi.

“Alhamdulillah tadi dilaporkan ada beberapa pengelompokan dari SK-SK yang diselesaikan oleh tim panel. Ada SK yang sudah diterbitkan, ada yang sedang proses tanda tangan, dan ada yang sedang diinput ke sistem Digdaya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memberikan arahan agar proses penyelesaian SK mengedepankan prinsip At-Taisir (kemudahan), selama tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“PBNU sebagai regulator harus berpegang pada regulasi, namun tetap memberikan kemudahan dalam prosesnya,” jelas Amin.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa SK karteker dan perpanjangan menjadi prioritas utama agar tidak terjadi kekosongan kepengurusan serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan konferensi di berbagai tingkatan.

“Jangan sampai ada kevakuman dalam kepengurusan. Termasuk pelaksanaan konferensi, harus segera diberikan kemudahan agar berjalan lancar,” tegasnya.

Selain percepatan SK, rapat juga membahas progres penyusunan roadmap Nahdlatul Ulama untuk 25 tahun ke depan. Tim penyusun dilaporkan telah menunjukkan kemajuan dan ditargetkan rampung paling lambat akhir Mei untuk kemudian diuji publik dan dibawa ke forum muktamar.

Di sisi lain, PBNU juga tengah menginisiasi program penguatan ketahanan masyarakat sebagai bagian dari crash program organisasi. Program ini dikoordinasikan oleh Alissa Wahid bersama sejumlah pengurus lainnya, dengan melibatkan berbagai organisasi keagamaan.

“Kita menggalang kerja sama lintas ormas untuk memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan,” kata Amin.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen PBNU dalam memperkuat tata kelola organisasi sekaligus merespons dinamika sosial dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.