- 24 Juni 2026
NAHDLIYIN.COM, Bangkalan – Pengasuh Pondok Pesantren Sembilangan, Bangkalan, KH Muhammad Shofwan Taj atau yang akrab disapa Lora Shofwan, menyampaikan kritik keras terhadap kondisi Nahdlatul Ulama (NU) yang menurutnya sedang menghadapi situasi kritis menjelang pelaksanaan Muktamar mendatang.
Lora Shofwan menilai berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, menjadi gambaran persoalan yang sedang dihadapi organisasi.
“NU saat ini dalam kondisi kritis,” ujar Lora Shofwan.
Menurutnya, salah satu indikasi yang terlihat adalah suasana dalam Sidang Pleno III Munas dan Konbes NU yang dinilainya diwarnai manuver sejumlah pihak di hadapan para masyayikh NU dan sesepuh pesantren.
“Salah satunya terlihat saat Sidang Pleno III Konbes dan Munas NU di Ploso. Para preman bermanuver di hadapan para masyayikh NU dan sesepuh pesantren. Tanpa adab, mereka meluapkan pikiran dan sikap emosional,” katanya.
Lora Shofwan menjelaskan, yang dimaksud dengan "preman" bukan semata-mata dalam pengertian harfiah, melainkan mereka yang merasa bebas bertindak di dalam organisasi tanpa mengindahkan norma dan etika jam'iyyah, serta berupaya memaksakan kepentingannya melalui tekanan, intimidasi, maupun ancaman.
Ia menilai fenomena tersebut tidak hanya dilakukan oleh kalangan muda, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh senior yang memiliki pengaruh besar di lingkungan NU.
“Tidak hanya yang muda-muda, yang tua pun bertindak sama. Padahal mereka adalah tokoh di lingkungan NU dan memiliki banyak pengikut. Bila itu ditiru generasi berikutnya, awan gelap akan terus menyelimuti NU,” tuturnya.
Lebih jauh, Lora Shofwan menilai dinamika yang muncul selama Konbes dan Munas menunjukkan bahwa pragmatisme dan kapitalisasi jam'iyyah telah mengakar cukup dalam di tubuh organisasi. Menurutnya, keberadaan para masyayikh dan sesepuh pesantren yang selama ini menjadi penuntun moral organisasi mulai tidak lagi dijadikan rujukan utama.
Ia kemudian mengingatkan pesan para pendiri dan ulama NU, termasuk peringatan Hadratussyaikh KH M Hasyim Asy'ari mengenai bahaya pragmatisme yang dapat merusak organisasi apabila dibiarkan berkembang tanpa kendali.
“Kalau sudah seperti ini, kita perlu mengingat kembali pesan-pesan para muassis NU tentang bahaya pragmatisme yang meluas di dalam jam'iyyah,” ujarnya.
Menurut Lora Shofwan, kerusakan organisasi sering kali berawal dari dorongan untuk menguasai struktur dan memanfaatkan kebesaran NU demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Akibatnya, organisasi berpotensi menjauh dari fungsi dasarnya sebagai wadah perjuangan keagamaan dan kemasyarakatan.
“NU sekarang bukan lagi sekadar rumah besar tempat semua warga berteduh. Ada kecenderungan organisasi ditarik ke dalam kepentingan-kepentingan tertentu yang mengatasnamakan kebesaran NU,” katanya.
Ia juga menilai NU perlu kembali memperkuat perannya sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang berdiri bersama rakyat dan berkhidmah untuk kemaslahatan umat.
Selain itu, Lora Shofwan menyoroti hubungan antara organisasi dan kekuasaan politik. Menurutnya, independensi NU harus dijaga agar organisasi tetap mampu menjalankan fungsi moralnya di tengah masyarakat.
“Sepanjang pengurus PBNU menjadi pejabat politik atau mendapatkan posisi dalam kekuasaan, maka akan sulit bagi NU untuk menegaskan dirinya sebagai pembawa risalah dan kemaslahatan umat,” tegasnya.
Sebagai refleksi, ia mengingatkan kembali keputusan Muktamar ke-20 NU tahun 1954 yang melarang pengurus merangkap jabatan politik dalam pemerintahan guna menghindari konflik kepentingan.
Bagi Lora Shofwan, pengalaman sejarah tersebut menjadi pelajaran penting agar NU tetap menjaga marwah, independensi, serta komitmennya sebagai organisasi keagamaan yang berkhidmah kepada umat, bukan kepada kepentingan kekuasaan.