KH Marsudi Syuhud Dinilai Layak Pimpin PBNU, Dukungan PCNU dan PWNU Terus Menguat

NAHDLIYIN.COM, Jakarta – Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026, dukungan terhadap KH Marsudi Syuhud untuk maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus bermunculan dari berbagai daerah.

Sejumlah pengurus cabang NU menilai sosok KH Marsudi Syuhud memiliki pengalaman organisasi, kapasitas kepemimpinan, serta rekam jejak yang dinilai mampu membawa PBNU tetap independen sekaligus responsif terhadap tantangan zaman.

Ketua PCNU Kota Tual, Juni Tamsil Kilwo, mengatakan dinamika yang berkembang menjelang muktamar menjadi momentum bagi NU untuk menghadirkan pemimpin yang amanah dan mampu memperkuat organisasi.

"Dari tahun ke tahun, dari muktamar ke muktamar, selalu ada hal yang baik dan ada yang kurang baik. Di tengah hiruk-pikuk elite PBNU saat ini, harapan kami ke depan adalah menghadirkan figur yang lebih baik, amanah, dan mampu menjaga marwah organisasi," ujarnya dalam keterangan yang diterima.

Menurut Juni, komunikasi politik di kalangan pengurus NU kawasan Indonesia Timur terus dilakukan untuk membangun kesepahaman menjelang muktamar.

Ia menyebut sejumlah PWNU dan PCNU di Sulawesi, Maluku, hingga Papua telah menjalin komunikasi intensif dan memiliki komitmen yang sama untuk memberikan dukungan kepada KH Marsudi Syuhud.

"Kami sudah berkomunikasi dan sepakat menyatukan suara untuk Kiai Marsudi Syuhud. Komunikasi terus berjalan secara intensif, dan pada saatnya nanti deklarasi dukungan resmi akan kami sampaikan secara terbuka," tegasnya.

Dukungan serupa juga datang dari Kalimantan Barat. Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Landak, Eko Santoso, menilai KH Marsudi Syuhud merupakan kader NU yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan pengakuan luas di tingkat nasional maupun internasional.

"Beliau jelas latar belakangnya, jelas ketokohannya, dan jelas kiprahnya. Kader Nahdliyin tentu mengenal kapasitas beliau. Peran beliau tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga nasional bahkan internasional," kata Eko.

Menurutnya, pengalaman KH Marsudi dalam berbagai forum internasional menjadi salah satu nilai tambah yang penting bagi kepemimpinan NU ke depan.

Eko menjelaskan, KH Marsudi aktif menyuarakan nilai-nilai Islam moderat, perdamaian dunia, Pancasila, serta kerukunan antarumat beragama dalam berbagai forum global, termasuk melalui kegiatan yang diselenggarakan Global Peace Foundation.

"Beliau sering menjadi pembicara mengenai perdamaian dunia. Tidak semua orang memperoleh kepercayaan untuk berbicara di forum internasional seperti itu. Ini menunjukkan kapasitas dan pengakuan dunia terhadap beliau," ujarnya.

Soroti Hubungan NU dan Pemerintah

Dalam sebuah podcast Ruang Publik, KH Marsudi Syuhud menyampaikan pandangannya mengenai hubungan NU dengan pemerintah. Menurutnya, Indonesia patut bersyukur memiliki banyak organisasi kemasyarakatan Islam yang berkontribusi membantu negara mencari solusi atas berbagai persoalan.

Ia menegaskan bahwa kedekatan organisasi dengan pemerintah seharusnya selalu diarahkan untuk kepentingan umat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Menanggapi anggapan bahwa NU kurang kritis terhadap pemerintah, Marsudi menilai sikap kritis merupakan bagian dari tradisi yang diwariskan para ulama melalui prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang membedakan hanyalah metode penyampaiannya.

"Kurang kritis itu sesuatu yang bisa dinilai publik. Menurut saya, ajaran kritis sudah diwariskan para kiai melalui amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting adalah bagaimana cara menyampaikannya," ujarnya.

Menurut Marsudi, kritik kepada pemerintah tidak selalu harus diwujudkan melalui aksi demonstrasi. Kritik juga dapat disampaikan secara konstruktif melalui forum-forum resmi yang mempertemukan pemerintah dengan para tokoh masyarakat.

"Berdebat secara beradab dengan menghadirkan pihak pemerintah dalam forum resmi juga merupakan bentuk kritik yang membangun," katanya.

Ia juga menekankan bahwa setiap persoalan organisasi harus diselesaikan melalui tradisi musyawarah dengan mempertimbangkan skala prioritas.

"Kebutuhan organisasi akan terus berkembang. Karena itu harus dimusyawarahkan bersama untuk menentukan mana yang paling utama. Dengan urun rembug, persoalan akan lebih mudah diselesaikan," tutur Marsudi.

Rekam Jejak KH Marsudi Syuhud

KH Marsudi Syuhud lahir di Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada 7 Februari 1964. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pendiri dan Ketua Dewan Pertimbangan Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren).

Ia menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam di Universitas Trisakti pada 2014.

Pendidikan keagamaannya ditempuh sejak kecil dengan mempelajari kitab-kitab klasik, kemudian melanjutkan studi di Pesantren Raudlatul Mubtadiin Jember di bawah asuhan KH Abu Hamid dan Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kasugihan, Cilacap, di bawah asuhan KH Mustolih Badawi.

Di pendidikan tinggi, ia menyelesaikan studi S-1 Sastra Inggris di STKIP PGRI, meraih gelar magister Manajemen Pemasaran di Universitas Tarumanagara, dan doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti.

Dalam perjalanan organisasinya, KH Marsudi Syuhud pernah menjabat sebagai Ketua PBNU pada masa kepengurusan KH Said Aqil Siroj, Sekretaris Jenderal PBNU, Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta, Ketua Kerukunan Umat Beragama, Sekretaris Dewan Syuro PKB DKI Jakarta, Pembina Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Masyarakat Ekonomi Syariah, anggota Banser DKI Jakarta, Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Ukhuwah, serta Komisaris Independen PT BGR Logistics.

Dengan pengalaman panjang di bidang keagamaan, organisasi, ekonomi syariah, dan diplomasi internasional, nama KH Marsudi Syuhud kini menjadi salah satu figur yang mulai mendapat dukungan dari berbagai daerah menjelang Muktamar Ke-35 NU.