- 30 Juli 2026
NAHDLIYIN.COM, Jakarta – Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Hong Kong dan Taiwan menyampaikan sejumlah aspirasi strategis kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Aspirasi tersebut mencakup pembenahan regulasi organisasi, penguatan kelembagaan PCINU, peningkatan peran diaspora Nahdliyin, hingga pengembangan sumber daya manusia dan diplomasi internasional.
Ketua Tanfidziyah PCINU Taiwan, Muhammad Ghofur, menilai salah satu persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian Muktamar adalah belum adanya pengaturan mengenai Majelis Wakil Cabang (MWC) di bawah PCINU dalam Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU.
Menurutnya, secara faktual PCINU Taiwan telah memiliki basis organisasi yang kuat, namun belum memperoleh legitimasi kelembagaan karena belum tersedia payung hukum yang memadai.
"Di Taiwan, MWC memang belum ada karena dalam Perkum belum diatur. Akan tetapi, kami sudah memiliki 14 ranting, enam lembaga, enam badan otonom, dan lebih dari 40 mushala yang tersebar di seluruh Taiwan," ujar Ghofur, Selasa (28/7/2026).
Ia berharap Muktamar Ke-35 NU menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian tata kelola organisasi bagi PCINU di berbagai negara, sehingga aktivitas dakwah dan pelayanan kepada warga Nahdliyin di luar negeri dapat berjalan lebih optimal.
Dorong Diplomasi Internasional
Selain regulasi organisasi, Ghofur menyoroti pentingnya mengoptimalkan status hukum Taiwan Nahdlatul Ulama Association, yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah Taiwan.
Menurutnya, legalitas tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi PBNU untuk memperluas jejaring kerja sama internasional sekaligus memperkuat diplomasi masyarakat melalui NU.
Ia juga berharap PBNU menjadikan PCINU sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pendataan aset-aset tempat ibadah milik warga Nahdliyin di luar negeri, serta penguatan sektor pendidikan.
Bangun Talent Pool Kader Global
Ghofur turut mengusulkan agar PBNU membangun sistem pendataan kader profesional NU yang sedang menempuh pendidikan maupun bekerja di luar negeri.
Ia menyebut banyak mahasiswa Nahdliyin di Taiwan menempuh pendidikan pada bidang-bidang strategis seperti Artificial Intelligence (AI), semikonduktor, sains, dan teknologi informasi yang perlu dipersiapkan sebagai aset intelektual NU di masa depan.
"Kami berharap Muktamar NU ke-35 melahirkan kebijakan yang mendorong terbentuknya talent pool atau bank data kader profesional NU di luar negeri," katanya.
Hong Kong Soroti Fleksibilitas Aturan
Senada dengan Taiwan, Ketua PCINU Hong Kong, Suparno, meminta PBNU memberikan fleksibilitas dalam pembentukan struktur organisasi di luar negeri sesuai dengan kondisi masyarakat diaspora.
Saat ini, kata dia, PCINU Hong Kong telah memiliki enam MWC dan 42 Pengurus Ranting Istimewa (PRI) berbasis majelis taklim. Namun seluruh struktur tersebut belum memperoleh pengesahan administrasi melalui Surat Keputusan (SK).
"Kami berharap ada peraturan pembentukan MWCI dan PRI yang tidak memberatkan serta mempertimbangkan kondisi riil masyarakat Indonesia di luar negeri," ujarnya.
Minta Hak Suara yang Lebih Proporsional
Selain persoalan kelembagaan, PCINU Hong Kong juga berharap adanya peninjauan terhadap mekanisme hak suara dalam Muktamar NU.
Menurut Suparno, kontribusi PCINU dalam menjaga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah di berbagai negara semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan porsi representasi organisasi, bukan semata berdasarkan jumlah anggota.
Ia juga berharap PBNU memberikan dukungan lebih besar terhadap kegiatan dakwah di kalangan pekerja migran melalui pengiriman dai, penyediaan materi keagamaan, serta penguatan pembinaan keislaman bagi diaspora Nahdliyin.
Bagi PCINU Hong Kong, dukungan tersebut akan memperkuat eksistensi NU di tingkat internasional sekaligus menjaga tradisi keagamaan warga Nahdliyin yang tersebar di berbagai belahan dunia.
Melalui berbagai usulan tersebut, PCINU Hong Kong dan Taiwan berharap Muktamar Ke-35 NU tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga melahirkan kebijakan yang memperkuat posisi organisasi di tingkat global, memperjelas regulasi kelembagaan, serta mengoptimalkan potensi diaspora Nahdliyin sebagai bagian dari kekuatan strategis NU di masa depan.