- 16 November 2026
NAHDLIYIN.COM, Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) akan menggelar Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) 2026 di Bandung, Jawa Barat, pada 19–24 November 2026. Forum nasional tersebut mengangkat tema “Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045”.
Ketua Umum PB PMII M Shofiyulloh Cokro mengatakan, konsep negara kesejahteraan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Lebih dari itu, negara harus menjamin kemandirian ekonomi, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang bermartabat.
“Negara kesejahteraan ala Indonesia bukan sekadar negara penyalur bantuan sosial, melainkan negara yang menjamin kedaulatan ekonomi rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang setara, perlindungan sosial yang bermartabat, serta keadilan antargenerasi,” ujarnya berdasarkan keterangan yang diterima, Ahad (15/11/2026).
Menurut Shofiyulloh, tema tersebut dipilih dengan mempertimbangkan berbagai persoalan pembangunan nasional. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi, daya beli masyarakat lapisan bawah dinilai masih lemah. Ketimpangan pembangunan antardaerah juga belum teratasi, sementara kerusakan lingkungan terus terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam.
Ia menilai, arah pembangunan nasional perlu berpijak pada amanat Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34. Karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan elite dan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.
“Jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus dikembalikan ke rel konstitusi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan keadilan sosial benar-benar terdistribusi hingga ke level akar rumput,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Steering Committee Muspimnas 2026 Acep Jamaludin menjelaskan, forum tersebut akan menghasilkan buku rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan parlemen. Buku itu akan memuat kajian mengenai arah pembangunan nasional dari berbagai era pemerintahan.
Acep mengatakan, setiap periode pemerintahan memiliki fokus pembangunan masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah kebijakan dinilai masih belum sepenuhnya mencerminkan amanat konstitusi.
Ia mengakui, sejak 2024 pemerintah mulai lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Meski demikian, besarnya skala program tidak serta-merta menjamin kebijakan tersebut berjalan sesuai prinsip konstitusional.
“Konstitusionalitas sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh niat dan skalanya, melainkan oleh tata kelola, mutu, distribusi manfaat, dan keberlanjutannya,” jelas Acep.
Adapun rangkaian Muspimnas PMII 2026 akan berlangsung di tiga lokasi di Jawa Barat, yakni Gedung Merdeka, Taman Braga, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat.
Panitia mencatat, sebanyak 300 cabang dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII dari seluruh Indonesia telah mendaftar. Sementara itu, sekitar 34 cabang lainnya masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi.
Melalui Muspimnas 2026, PB PMII akan menjadikan forum tersebut sebagai ruang konsolidasi organisasi sekaligus pembahasan gagasan mengenai arah pembangunan Indonesia menuju 2045.