Selasa, 17 November 2026 07:13 WIB

GP Ansor Soroti Ketimpangan, Dorong Gagasan Sosialisme Islam Jadi Kebijakan Publik


  • Senin, 16 November 2026 16:32 WIB

NAHDLIYIN.COM, Jakarta – Pemikiran Sosialisme Islam HOS Tjokroaminoto dinilai masih relevan untuk menjawab persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Gagasan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang konkret, mulai dari pengaturan sektor perumahan, perpajakan berkeadilan, hingga redistribusi aset.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Dwi Winarno, dalam diskusi bedah buku HOS Tjokroaminoto yang diinisiasi DPC PKB Jakarta Utara, Ahad (15/11/2026).

Dwi menjelaskan, Sosialisme Islam tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial untuk memperhatikan nasib masyarakat miskin dan kelompok yang mengalami ketimpangan.

Menurutnya, Tjokroaminoto mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Ada tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap kekayaan, termasuk kewajiban negara dalam melindungi masyarakat miskin.

“Jangan lupa, kalau kamu kaya, itu ada orang miskin. Bahwa negara juga berkewajiban memelihara rakyat miskin,” ujarnya.

Dalam konteks kebijakan publik, Dwi menilai prinsip tersebut dapat diterapkan melalui pengaturan sektor perumahan. Ia menyoroti perlunya kepastian hukum dalam praktik sewa-menyewa rumah dan apartemen, termasuk kejelasan kontrak, pelaporan kepada lingkungan setempat, serta transparansi rentang harga.

Menurutnya, pengaturan tersebut penting agar masyarakat memiliki perlindungan dan kepastian ketika memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

“Orang harus ada kontrak, orang harus ada disclose ke aparat sekitar, misalnya ke RT/RW atau kelurahan bahwa saya mengontrakkan ini perjanjiannya jelas. Nah, dan itu memang ada range harganya,” tuturnya.

Dwi juga mempertanyakan belum adanya pengaturan harga sewa rumah dan apartemen seperti mekanisme pengendalian tarif transportasi pada momentum tertentu, misalnya saat Lebaran.

“Kenapa kita bisa menentukan tuslah tiket di era Lebaran, tapi enggak bisa menentukan tuslah sewa-menyewa kontrakan atau apartemen,” katanya.

Selain sektor perumahan, ia menekankan pentingnya kebijakan perpajakan yang berkeadilan sebagai instrumen pemerataan kekayaan. Menurutnya, nilai-nilai Sosialisme Islam yang digagas Tjokroaminoto perlu diterjemahkan dalam sistem pajak yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan keadilan distribusi ekonomi.

“Bagaimana menerjemahkan Islam dan sosialisme itu ke dalam pajak yang lebih berkeadilan,” jelasnya.

Dwi turut menyoroti persoalan redistribusi aset, terutama akses masyarakat terhadap sumber daya produktif. Ia menilai petani yang kehilangan tanah akibat penguasaan oleh korporasi maupun negara perlu mendapatkan perhatian agar kembali memiliki kesempatan mengelola sumber daya ekonomi.

Baginya, gagasan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karena itu, ia mendorong agar diskusi mengenai pemikiran Tjokroaminoto tidak berhenti pada kajian sejarah dan wacana intelektual. Gagasan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan serta program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pasal 33 itu harus memang diwujudkan. Jangan hanya lagi pidato. Cara mewujudkannya setelah diskusi ini, ya, harus mulai dirumuskan bagaimana Pasal 33 itu diterjemahkan dalam kebijakan dan program,” pungkasnya.
 



ARTIKEL TERKAIT