Selasa, 17 November 2026 07:13 WIB

Undang Pejabat Negara ke Muspimnas 2026, PB PMII Tegaskan Tetap Kritis dan Independen


  • Senin, 16 November 2026 16:46 WIB

NAHDLIYIN.COM, Jakarta – Pergerakan mahasiswa tidak boleh kehilangan daya kritis, sekalipun membuka ruang dialog dengan pemerintah. Prinsip inilah yang ditegaskan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menjelang pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) 2026 di Bandung, Jawa Barat, pada 19–24 November 2026.

Ketua Umum PB PMII M Shofiyulloh Cokro memastikan, organisasinya tetap menjaga independensi dan sikap kritis meski mengundang sejumlah pejabat negara dalam agenda nasional tersebut.

Undangan itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut Shofiyulloh, langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan critical engagement, yakni membangun komunikasi dan keterlibatan kritis dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi gerakan mahasiswa.

“Kita mempraktikkan critical engagement, bukan oposisi buta yang menolak segala hal tanpa solusi, tetapi juga bukan kelompok yang bisa dikooptasi oleh kekuasaan,” kata Shofiyulloh berdasarkan keterangan yang diterima Nahdliyin.com, Ahad (15/11/2026).

Ia menegaskan, Muspimnas 2026 menjadi momentum penting untuk memperjelas posisi gerakan mahasiswa di tengah dinamika kebangsaan. Mahasiswa, menurutnya, harus mampu menghadirkan kritik yang disertai gagasan dan solusi.

“Gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak menjadi sekadar ruang gema kemarahan tanpa jalan keluar, maupun menjadi stempel pembenaran kekuasaan,” jelasnya.

Negara Kesejahteraan Bukan Sekadar Bagi-Bagi Bansos

Muspimnas PMII 2026 mengusung tema “Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sejalan dengan tema tersebut, Shofiyulloh mengingatkan bahwa negara kesejahteraan tidak cukup diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial. Lebih dari itu, negara harus menghadirkan kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat.

“Negara kesejahteraan ala Indonesia bukan sekadar negara penyalur bantuan sosial, melainkan negara yang menjamin kedaulatan ekonomi rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang setara, perlindungan sosial yang bermartabat, serta keadilan antargenerasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Steering Committee Muspimnas 2026 Acep Jamaludin menjelaskan, salah satu hasil yang ditargetkan dari forum tersebut adalah penyusunan buku rekomendasi untuk pemerintah dan parlemen.

Rangkaian Muspimnas PMII 2026 akan berlangsung di tiga lokasi di Jawa Barat, yakni Gedung Merdeka, Taman Braga, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat.

Panitia mencatat, sebanyak 300 cabang dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dari seluruh Indonesia telah mendaftar. Sementara itu, sekitar 34 cabang lainnya masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi.



ARTIKEL TERKAIT