Muktamar NU: Menjaga Marwah Sang Pendiri NKRI dari Intervensi Kekuasaan

NAHDLIYIN.COM, Jakarta – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), dinamika internal organisasi mulai menghangat seiring munculnya sejumlah nama dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Di tengah situasi tersebut, nahdliyin sekaligus pengusaha rokok HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy mengingatkan pentingnya menjaga marwah dan independensi NU sebagai organisasi ulama.

Menurut Khalilur, Muktamar NU tidak boleh dipahami sekadar sebagai forum perebutan jabatan Ketua Umum maupun Rais Aam, melainkan momentum penting menjaga kehormatan dan jati diri NU sebagai kekuatan moral bangsa.

“Muktamar NU ke-35 bukan sekadar forum memilih Ketua Umum dan Rais Aam. Yang sedang dipertaruhkan adalah marwah NU sebagai kekuatan moral bangsa,” kata Khalilur, dikutip dari Media Indonesia, Rabu (20/5/2026).

Ia menilai, dinamika menjelang muktamar merupakan ujian besar bagi kemandirian organisasi yang lahir dari pemikiran dan perjuangan para ulama tersebut.

“NU adalah organisasi yang lahir dari jasa dan pemikiran ulama. Karena itu, Muktamar ke-35 harus mampu mewarisi muruah itu,” ujarnya.

Khalilur juga mengingatkan sejarah besar peran ulama NU dalam berdirinya Republik Indonesia. Menurutnya, jauh sebelum negara memiliki struktur birokrasi dan militer yang kuat, para kiai NU telah lebih dulu menjaga republik melalui legitimasi moral, doa, dan fatwa.

Ia mencontohkan hubungan Presiden Soekarno dengan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari sebagai bentuk penghormatan negara terhadap ulama.

“Yang datang kepada kiai adalah presiden. Bukan kiai yang datang meminta restu kepada presiden. Di situ ada adab dan kesadaran sejarah,” katanya.

Menurut Khalilur, NU sejak awal mengambil posisi dekat dengan rakyat dan negara, namun tidak tunduk menjadi alat kekuasaan politik.

Peran historis NU, lanjutnya, juga tampak jelas melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang menggerakkan para santri dan laskar rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Namun yang paling penting, kata dia, para ulama NU setelah republik berdiri tidak larut dalam perebutan kekuasaan.

“Mereka kembali ke pesantren, mengajar dan membina umat. Mereka ikut mendirikan republik, tetapi tidak rakus terhadap republik,” ujarnya.

Karena itu, Khalilur mengaku prihatin terhadap munculnya gejala campur tangan kekuasaan dalam dinamika Muktamar NU, baik melalui pengondisian dukungan, pembentukan poros politik, maupun pengaruh jaringan birokrasi.

“NU bukan ormas biasa yang bisa diperlakukan sebagai alat politik kekuasaan. Ini soal martabat sejarah,” tegasnya.

Meski demikian, ia percaya Presiden Prabowo Subianto memahami posisi strategis NU dan akan menjaga jarak dari dinamika internal organisasi tersebut.

“Seorang negarawan sejati akan menghormati NU dengan membiarkan warga nahdliyin menentukan jalannya sendiri,” katanya.

Khalilur juga mengutip pandangan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang mengingatkan agar agama tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan, sebab organisasi keagamaan yang terlalu dekat dengan kekuasaan berisiko kehilangan daya kritis dan otoritas moralnya.

“NU boleh dekat dengan negara, tetapi tidak boleh larut menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan sesaat,” ujarnya.

Ia berharap Muktamar ke-35 NU nantinya benar-benar menjadi momentum menjaga independensi organisasi serta memperkuat posisi NU sebagai penjaga moral bangsa.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya kursi kepemimpinan PBNU, tetapi marwah NU sebagai kekuatan moral bangsa,” pungkasnya.