Sikap KH Said Aqil Siradj Jelang Muktamar NU Dinilai Jadi Teladan Etika Kepemimpinan

NAHDLIYIN.COM, Jakarta – Keputusan Prof. KH Said Aqil Siradj untuk tidak maju sebagai calon Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU ke-35 dinilai sebagai sikap penuh keteladanan di tengah mulai menghangatnya dinamika politik internal Nahdlatul Ulama.

Di saat berbagai spekulasi dan manuver politik mulai bermunculan menjelang muktamar, langkah mantan Ketua Umum PBNU itu justru dipandang sebagai pesan moral penting tentang bagaimana tradisi kepemimpinan NU seharusnya dijaga: dengan etika, keilmuan, dan pengabdian, bukan ambisi kekuasaan.

Aktivis senior NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, menilai sikap Said Aqil menunjukkan ketawadhuan seorang kiai dalam memandang jabatan di tubuh NU.

“Prof KH Said Aqil Siradj sedang memberi pelajaran tentang etika kepemimpinan di NU. Jabatan Rais Aam bukan sesuatu yang layak diperebutkan,” ujar Sudarsono Rahman dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Tokoh yang akrab disapa Cak Dar itu menegaskan bahwa posisi Rais Aam bukan sekadar jabatan struktural organisasi, melainkan amanah moral dan spiritual yang sangat berat untuk menjaga arah keulamaan NU.

“Rais Aam itu amanah yang sangat berat. Bukan jabatan politik yang bisa dikejar lewat lobi atau manuver kekuasaan. Ada tanggung jawab dunia dan akhirat,” katanya.

Mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur periode 1988–1992 itu juga mengingatkan agar Muktamar NU ke-35 tidak berubah menjadi arena kontestasi politik yang dipenuhi transaksi pengaruh dan perebutan dukungan.

Menurutnya, sejak awal NU dibangun melalui tradisi musyawarah para masyayikh untuk mencari sosok yang alim, wara’, zuhud, serta memiliki legitimasi moral di tengah umat.

“Kalau Rais Aam mulai diposisikan sebagai objek kontestasi politik, NU bisa kehilangan ruh keulamaannya. Muktamar harus menjadi forum konsolidasi jam’iyah, bukan arena tarik-menarik kepentingan,” tegasnya.

Cak Dar menilai keputusan Said Aqil justru menjadi contoh kedewasaan berorganisasi di tengah budaya politik modern yang kerap menjadikan jabatan sebagai simbol kemenangan.

“NU akan tetap kuat kalau amanah diberikan kepada mereka yang layak secara ilmu, akhlak, dan pengabdian, bukan kepada yang paling kuat membangun lobi,” ujarnya.

Sikap Said Aqil sebelumnya memang menjadi perhatian luas di kalangan Nahdliyin setelah muncul berbagai spekulasi mengenai peta kepemimpinan PBNU menjelang Muktamar NU ke-35.

Keputusan untuk tidak maju itu kini dipandang sebagai penegasan bahwa tradisi kepemimpinan NU harus tetap dijaga dengan adab, keteladanan, dan tanggung jawab moral, sebagaimana warisan para ulama pendiri Nahdlatul Ulama.