Lesbumi PBNU Gelar Muktamar Kebudayaan dan Rakornas VII 2026 di Tambakberas Jombang

NAHDLIYIN.COM, Jombang – Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lesbumi PBNU) akan menggelar Muktamar Kebudayaan Indonesia 2026 di Universitas KH A. Wahab Hasbullah (Unwaha), Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 12–14 Juni 2026.

Mengusung tema “Kembali ke Akar: Menguatkan Fondasi Kebudayaan NU dalam Krisis Peradaban Global”, forum nasional ini akan menjadi ruang konsolidasi pemikiran sekaligus perumusan arah gerakan kebudayaan Nahdlatul Ulama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Informasi penyelenggaraan kegiatan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 131/B.2/LESBUMI/V/2026 yang ditandatangani Ketua Lesbumi PBNU KH M. Jadul Maula dan Sekretaris Umum Inaya Wulandari Wahid, serta ditujukan kepada jajaran pengurus Lesbumi di berbagai daerah.

“Iya, benar,” ujar Ketua Lesbumi PBNU KH M. Jadul Maula saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, Muktamar Kebudayaan Indonesia tidak sekadar menjadi forum diskusi kebudayaan, tetapi juga wadah untuk menelaah kembali relevansi dan aktualisasi warisan pemikiran para muassis NU di tengah kehidupan negara-bangsa modern.

Forum ini akan membahas berbagai isu strategis, mulai dari konsep Jihad Peradaban sebagai respons terhadap krisis geopolitik global, evaluasi tata kelola negara pascaamandemen UUD 1945, hingga pengembangan pemikiran Aswaja An-Nahdliyah dalam menghadapi kompetisi teknologi yang semakin kompleks.

Selain itu, muktamar juga akan mengupas isu lingkungan yang menjadi perhatian publik, khususnya terkait titik temu antara fikih lingkungan dan kebijakan konsesi tambang yang diterima NU pada tahun 2024.

Untuk memperdalam pembahasan, Muktamar Kebudayaan Indonesia akan dibagi ke dalam lima komisi utama.

Komisi Khittah akan mengkaji kembali jati diri keulamaan dan relevansi Qanun Asasi NU dalam ruang sosial yang semakin sekuler. Komisi Geopolitik mengangkat tema “Resolusi Jihad dalam Pusaran Konflik Global” sebagai upaya kontekstualisasi Fatwa Jihad 1945 dalam perspektif jihad peradaban.

Sementara itu, Komisi Kenegaraan akan membahas hubungan antara Piagam Jakarta, Pembukaan UUD 1945, dan dinamika ketatanegaraan pascaamandemen. Komisi Ekologi dan Organisasi akan mengkaji fikih pertambangan serta berbagai dilema kebijakan yang muncul antara keputusan haram tambang tahun 2015 dan konsesi tambang yang diterima NU pada 2024.

Adapun Komisi Aswaja dan Teknologi akan mendiskusikan epistemologi Aswaja sebagai fondasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan.

Kegiatan ini diperkirakan dihadiri oleh budayawan, seniman, cendekiawan Lesbumi dari seluruh Indonesia, perwakilan PWNU dan PCNU, akademisi, pengamat sosial-politik, aktivis lingkungan, hingga pemerhati sejarah dan hukum tata negara.

Dari forum tersebut diharapkan lahir sejumlah dokumen strategis, antara lain Manuskrip Kebudayaan 2026 yang berisi rekomendasi bagi PBNU dan Pemerintah Republik Indonesia, Manifesto Kembali ke Akar sebagai pernyataan sikap kebudayaan terhadap berbagai isu kontemporer, Buku Putih Pemikiran yang menghimpun hasil kajian lima komisi, serta Perencanaan Strategis Gerakan Kultural Lesbumi NU untuk masa mendatang.

Panitia berharap Muktamar Kebudayaan Indonesia 2026 tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga momentum penting bagi Nahdlatul Ulama untuk meneguhkan perannya sebagai penjaga nilai-nilai moral, tradisi, dan kebudayaan bangsa di tengah perubahan global yang kian cepat.

“Dengan kembali ke akar, kita berharap menemukan kekuatan untuk tumbuh lebih tinggi tanpa tercerabut dari bumi tempat kita berpijak,” pungkas Kiai Jadul Maula.