Muktamar NU Ke-35 Dihantui Politik Transaksional, Pengamat: Jangan Sampai Merusak Marwah NU

NAHDLIYIN.COM, Jakarta – Isu politik transaksional kembali menjadi sorotan menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Priyatno, mengingatkan agar segala bentuk transaksi kepentingan di lingkungan NU dihindari karena berpotensi mencederai marwah organisasi sebagai organisasi sosial keagamaan.

Hal tersebut disampaikan Adi dalam diskusi bertajuk “Menyoal Politik Transaksional di Muktamar NU” yang disiarkan melalui kanal YouTube Padasuka TV, Selasa (18/8/2026).

Menurut Adi, NU merupakan organisasi milik bersama yang selama ini memiliki posisi istimewa di mata masyarakat karena identik dengan nilai keislaman, moralitas, serta keteladanan para ulama. Karena itu, dinamika perebutan posisi strategis di tubuh NU tidak semestinya dikotori praktik transaksional.

“NU itu milik kita bersama, harus dihindarkan dari urusan politik transaksional. Ini sangat berpotensi memengaruhi siapa pun untuk menjadi orang-orang penting di struktur NU,” ujar Adi.

Politik Uang di NU Dinilai Lebih Ironis

Adi menilai politik uang dalam organisasi keagamaan memiliki dampak yang jauh lebih serius dibandingkan praktik serupa dalam politik elektoral.

Menurutnya, jika politik uang terjadi dalam kontestasi partai politik, publik mungkin menganggapnya sebagai bagian dari persoalan politik praktis. Namun, ketika praktik tersebut muncul dalam organisasi keagamaan seperti NU, persoalannya menyangkut nilai dan moral organisasi.

“Kalau isu money politics atau transaksi terjadi di partai politik, publik menganggap itu hal biasa. Tapi kalau terjadi di organisasi sosial keagamaan terbesar, ini tentu sangat ironis,” tegasnya.

Ia bahkan mengingatkan, apabila NU semakin terseret pada politik praktis dan transaksi kekuasaan, maka orientasi organisasi akan semakin sulit dibedakan dengan partai politik.

“Kalau NU memang suka cawa-cawa politik dan urusan duniawi, ya sudah NU cocok jadi partai politik saja. Orientasinya jelas pada kekuasaan,” cetusnya.

Seruan Shalat Istikharah Jadi Sorotan

Adi juga menyinggung sikap Rais Syuriyah PBNU Prof KH Abdul A’la yang sebelumnya mengajak Nahdliyin melakukan shalat istikharah demi menyelamatkan organisasi dari cengkeraman politik transaksional.

Menurut Adi, keberanian seorang kiai dan tokoh NU menyampaikan persoalan tersebut secara terbuka merupakan sinyal bahwa isu politik transaksional perlu mendapat perhatian serius.

“Kalau kiai sekelas Prof Abdul A’la yang alim dan punya integritas sampai speak up secara terbuka mengajak shalat malam, pasti ada sesuatu terkait fenomena transaksi politik uang menjelang muktamar ini,” paparnya.

Meski demikian, Adi berharap berbagai isu mengenai politik uang yang beredar menjelang Muktamar Ke-35 NU pada akhirnya hanya sebatas kabar yang tidak terbukti.

Ia menegaskan, NU harus tetap konsisten dengan khittahnya sebagai organisasi keumatan dan pendamping kaum mustad'afin atau kelompok masyarakat yang lemah.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai warga NU sejak dalam kandungan, saya tentu tidak ingin dugaan politik transaksional ini betul-betul terjadi,” pungkasnya.

Ketua PWNU DKI: Ada Tiga Kelompok yang Memengaruhi Dinamika NU

Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif melihat dinamika politik di tubuh NU tidak bisa dilepaskan dari perubahan sosial-politik sejak era reformasi.

Menurutnya, semakin banyak kader NU yang masuk ke dunia politik, birokrasi, dan bisnis turut memberikan pengaruh terhadap perjalanan organisasi. Pengaruh tersebut, kata dia, tidak hanya terjadi di tingkat PBNU, tetapi juga merambah PWNU, PCNU, hingga MWCNU di sejumlah daerah.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah keterlibatan politisi. Samsul menyebut kepentingan elektoral dapat mendorong partai politik mendekati struktur NU untuk memperoleh dukungan.

“Kepentingannya jelas elektoral untuk penguatan partai, bisa jadi untuk mendulang suara. Apalagi PKB yang merasa lahir dari rahim NU. Ini sedikit banyak memengaruhi dinamika ketika terjadi pemilihan di tubuh NU,” ujarnya.

Selain politisi, Samsul menyebut birokrat sebagai kelompok kedua yang turut memengaruhi dinamika organisasi. Menurutnya, ada birokrat yang kemudian masuk ke struktur NU karena adanya kepentingan tertentu, termasuk akses terhadap hibah dan berbagai fasilitas.

“Tidak sedikit para birokrat ramai menjadi ketua NU, padahal tidak punya rekam jejak di NU tetapi tiba-tiba jadi ketua NU,” katanya.

Kelompok ketiga adalah pengusaha. Samsul mengatakan kalangan pengusaha kerap dipandang memiliki kemampuan finansial yang dapat membantu kelancaran organisasi.

“Pengusaha dianggap sebagai sahibul barokah wal karomah. Itu sedikit banyak memengaruhi apa yang disebut politik transaksional,” jelasnya.

Sorotan tersebut menambah panjang perbincangan mengenai pentingnya menjaga independensi, integritas, dan marwah NU menjelang Muktamar Ke-35. Di tengah kontestasi kepemimpinan, publik dan warga Nahdliyin kini menanti apakah Muktamar benar-benar dapat menjadi forum musyawarah yang bersih, bermartabat, dan jauh dari transaksi kepentingan.