Kiai Sepuh Bersatu di Lirboyo, Minta Prabowo Tindak Tegas Pejabat yang Intervensi Muktamar NU

NAHDLIYIN.COM, Kediri – Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kiai sepuh menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh ulama, di antaranya KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Muhibbul Aman Aly.

Dalam pertemuan itu, para kiai sepuh menghasilkan tujuh poin rekomendasi terkait pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU. Salah satu poin pentingnya adalah seruan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengambil tindakan tegas apabila terdapat menteri atau pejabat pemerintah yang melakukan intervensi terhadap proses pemilihan dalam Muktamar.

Para kiai menilai, intervensi dari pejabat pemerintah bertentangan dengan sikap Presiden Prabowo yang sebelumnya dinilai memberikan ruang bagi NU untuk menjalankan proses muktamar secara mandiri dan berdaulat.

“Kami menaruh kepercayaan kepada Bapak Presiden untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi kemandirian Nahdlatul Ulama. Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan tegas,” tegas KH Muhibbul Aman Aly saat menyampaikan hasil pertemuan kepada awak media.

Ia juga menyatakan kesiapan para kiai untuk bertemu langsung dengan Presiden guna menyampaikan berbagai informasi dan keresahan yang berkembang menjelang muktamar.

“Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan kami demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan NU,” imbuhnya.

Selain meminta pemerintah menjaga independensi NU, para kiai sepuh juga mengingatkan seluruh pihak eksternal yang memiliki kekuatan politik agar tidak melakukan intervensi maupun intimidasi terhadap para muktamirin.

Menurut mereka, setiap peserta Muktamar harus diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Tekanan atau pengondisian terhadap peserta dinilai dapat mencederai kedaulatan forum tertinggi NU tersebut.

“Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar,” tutur KH Muhibbul Aman Aly saat membacakan hasil pertemuan.

Kiai Ma’ruf: Beri Ruang Muktamirin Menentukan Pilihan

Sebelumnya, Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin juga menegaskan pentingnya memberikan keleluasaan kepada peserta Muktamar Ke-35 NU untuk menentukan pilihannya secara berdaulat.

Menurut Kiai Ma’ruf, sikap tersebut telah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia berharap tidak ada pihak di bawah Presiden yang justru mengambil langkah berbeda dengan melakukan intervensi terhadap proses muktamar.

“Saya yakin Presiden juga bersikap seperti itu dan juga jangan sampai ada pihak-pihak di bawahnya yang tidak melaksanakannya,” ujar Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf juga mengingatkan panitia agar memastikan seluruh rangkaian Muktamar Ke-35 NU berlangsung kondusif, demokratis, jujur, serta tetap berpegang pada nilai dan akhlak yang diwariskan para ulama pendiri NU.

“Kepada para pelaksana, para panitia supaya menjaga supaya Muktamar ini berjalan dengan kondusif. Jangan terjadi apa-apa dan supaya berjalan secara demokratis dan jujur sesuai dengan akhlak NU,” tutur Rais Aam PBNU masa khidmah 2015–2018 tersebut.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa Muktamar Ke-35 NU diharapkan benar-benar menjadi ruang musyawarah yang bermartabat, bebas dari tekanan maupun kepentingan eksternal, sehingga keputusan yang dihasilkan sepenuhnya mencerminkan kedaulatan warga Nahdlatul Ulama.